LINTASKABAR24, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap status tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) tahun 2026 dengan mempertimbangkan perkembangan kejadian di lapangan, kondisi cuaca, dampak terhadap masyarakat, serta kesiapan sumber daya penanganan bencana.
Hal tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H Shalahuddin saat memimpin rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla Tahun 2026 di Aula Setda Lantai I, Kamis 15 Oktober 2026.
Dalam arahannya, Bupati menjelaskan, bahwa peningkatan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat sebelumnya dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan yang terbakar, kondisi cuaca, ketersediaan air yang semakin menipis, dampak asap terhadap kesehatan masyarakat, serta kapasitas personel dan sarana penanganan yang mulai menghadapi keterbatasan.
Namun, seiring menurunnya jumlah kejadian karhutla pada Oktober 2026 dibandingkan September 2026, pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali apakah status tanggap darurat masih perlu dipertahankan atau dapat disesuaikan berdasarkan kondisi aktual.
“Melalui forum ini, saya berharap OPD dan instansi terkait dapat memaparkan kondisi terkini di lapangan. Selanjutnya, kita akan membahas dan mengevaluasi bersama apakah status tanggap darurat perlu dipertahankan atau sudah memungkinkan untuk diturunkan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan,” ujar Shalahuddin.
Ia menegaskan, bahwa evaluasi status darurat juga berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Pemerintah harus memastikan anggaran penanganan bencana digunakan secara efektif dan efisien tanpa mengurangi kesiapsiagaan maupun mengabaikan keselamatan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak hanya perlu memperhatikan ancaman karhutla, tetapi juga harus mengantisipasi kemungkinan bencana lain, termasuk banjir yang berpotensi terjadi seiring perubahan musim.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Utara, HM Ikhsan memaparkan perkembangan titik panas dan kejadian karhutla sebagai bahan evaluasi status keadaan darurat.
Berdasarkan data pemantauan yang disampaikan dalam rapat, jumlah titik panas tercatat sebanyak 758 titik, sedangkan pada Oktober tercatat 45 titik panas hingga periode data terakhir yang dipaparkan. September menjadi periode puncak kejadian, sementara pada Oktober terjadi penurunan yang cukup signifikan.
Dari sisi persebaran wilayah, sejumlah kecamatan masih memiliki tingkat kerawanan tinggi. Berdasarkan pemaparan BPBD, terdapat lima kecamatan dengan kategori kejadian karhutla tinggi, sedangkan Kecamatan Lahei dan Teweh Timur berada dalam kategori sedang. Kecamatan Lahei Barat dan Gunung Purei termasuk kategori rendah.
Ikhsan menjelaskan, evaluasi status darurat tidak hanya didasarkan pada jumlah titik panas, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ancaman, dampak terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat, gangguan terhadap pendidikan, kerusakan lahan dan sarana prasarana, serta potensi ancaman terhadap objek vital, termasuk Bandara Haji Muhammad Sidik.
BPBD juga terus mengoptimalkan kegiatan pemantauan dan pencegahan melalui posko karhutla yang beroperasi di 11 desa pada sembilan kecamatan. Ketika tidak terjadi kebakaran, personel melaksanakan patroli, pemantauan kondisi wilayah, serta sosialisasi kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembukaan dan pengolahan lahan.
Dalam rapat tersebut, perwakilan BMKG Barito Utara, Andi Ilham Tahir, turut memaparkan perkembangan fenomena El Niño dan prakiraan curah hujan di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan informasi prakiraan yang disampaikan, kondisi El Niño masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena berpengaruh terhadap berkurangnya curah hujan dan meningkatnya potensi kebakaran lahan. Hujan diperkirakan mulai terjadi pada dasarian III Oktober hingga awal November dengan intensitas relatif rendah, kemudian meningkat pada pertengahan November dan diprediksi mencapai kategori tinggi pada Desember.
BMKG juga mengingatkan adanya potensi puncak musim hujan pada periode Desember hingga Januari yang perlu diantisipasi untuk menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir.
Pemaparan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi cuaca dalam beberapa bulan mendatang.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap keputusan terkait status keadaan darurat karhutla dapat ditetapkan berdasarkan kajian dan masukan seluruh instansi terkait. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar penanganan karhutla tetap berjalan optimal sekaligus memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana lainnya.(Theo/LK1)
