LINTASKABAR24, Muara Teweh – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara menghadapi berbagai kendala dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di daerah setempat, terutama terkait dengan ketersediaan lahan dan operasional di lapangan.
“Sejumlah persoalan (kendala) tersebut telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Barito Utara pada Rabu 8 April 2026 lalu,” kata Kepala Dinas Nakertranskop UKM Barito Utara, M Mastur, Sabtu 11 April 2026.
Dikatakan Mastur, DPRD sudah menerima paparan kita terkait kendala pembangunan KDMP di Barito Utara. “Hal ini telah disimak dan ditampung oleh para anggota legislatif untuk nantinya dipetakan serta dicarikan solusi,” ujarnya.
Mastur juga menjelaskan, kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan lahan yang strategis dan sesuai spesifikasi untuk pembangunan koperasi. Lahan yang dibutuhkan harus berada di lokasi aman dari banjir serta siap untuk dibangun.
“Yang dimaksud strategis dan sesuai spesifikasi itu, misalnya lahan yang bebas banjir dan siap bangun,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, belum tersedianya kantor atau gerai yang representatif juga menjadi hambatan dalam operasional KDMP. Di sisi lain, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta belum adanya perencanaan usaha yang sesuai dengan potensi lokal turut memperlambat pengembangan koperasi.
“Keterbatasan SDM dan belum adanya perencanaan usaha sesuai potensi yang ada, juga menjadi kendala,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mastur menyebutkan bahwa keterbatasan permodalan serta dukungan anggaran dari Dana Desa yang masih dalam proses juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, adanya pengurus yang mengundurkan diri serta belum tersedianya anggaran operasional, khususnya untuk koperasi di tingkat kelurahan, turut mempengaruhi jalannya program.
Berdasarkan data Disnakertranskop UKM Barito Utara, hingga saat ini terdapat sedikitnya 55 KDMP yang belum memiliki lahan atau lokasi untuk pembangunan gerai fisik.
Pemerintah daerah berharap melalui koordinasi bersama DPRD dan pihak terkait, berbagai kendala tersebut dapat segera diatasi agar KDMP dapat berfungsi optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat desa.(Theo/LK1)
