LINTASKABAR24, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara meminta agar prinsip pemerataan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam pelaksanaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PKB, H Parmana Setiawan menyampaikan, Kabupaten Barito Utara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada pusat kota atau wilayah tertentu.
Masyarakat di kecamatan dan desa-desa juga berhak mendapatkan akses jalan yang layak, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, jaringan komunikasi, serta pelayanan publik yang memadai.
“Untuk itu, fraksi PKB meminta agar prinsip pemerataan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2026,” jelasnya, Jumat 18 September 2026.
Dalam pelaksanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, fraksi PKB mendukung pembangunan infrastruktur yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. “Tetapi kami menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas” tegasnya.
kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, manfaat, dan keberlanjutan harus menjadi ukuran utama. Fraksi PKB tidak ingin masyarakat hanya melihat pembangunan selesai secara fisik, tetapi kemudian dalam waktu yang relatif singkat mengalami kerusakan. “Karena itu, pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi harus diperkuat,”pungkasnya.(Theo/LK1)
