LINTASKABAR24, Muara Teweh –Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) merupakan bencana yang sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan negara. Karena dampak yang diakibatkan sangat mempengaruhi berbagai sektor, baik kesehatan, perekonomian, bisnis dan lain sebagainya.
Tentunya, masyarakat Kalimantan yang sangat merasakan dampak dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ini dan merupakan salah satu wilayah yang memiliki titik api terbanyak di Indonesia.
Kabupaten Barito Utara juga merupakan wilayah terdampak dan juga menjadi wilayah yang memiliki titik api dengan jumlah yang rendah. Dengan itu, Pemerintah Daerah terus berupaya untuk melakukan penanganan Karhutla dengan serius dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar.
Dimana pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 ini, Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 10 miliar pada anggaran Belanja Tidak terduga (BTT).
Terhadap hal tersebut, fraksi PKB menyarankan penanganan keadaan darurat atau luar biasa dengan segera mengalokasikan anggaran tambahan mendesak, seperti saat ini terjadi Karhutla yang membutuhkan penanganan cepat.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah untuk penguatan sinergi lintas sektor dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), karena Karhutla yang terjadi di Kabupaten Barito Utara sudah sangat mengkhawatirkan, sekarang ini Karhutla sudah merambah hampir di setiap kecamatan.
Fraksi PKB berharap dengan anggaran BTT sebesar Rp 10.000.000.000 bisa dioptimalkan pemerintah daerah untuk penanganan sejak dini agar kebakaran tidak semakin meluas. “DPRD selalu siap mendukung penambahan anggaran untuk penanganan karhutla dan kabut asap,” jelasnya.(Theo/LK1)
