LINTASKABAR24, Muara Teweh – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024 tembus Rp 2,645 Triliun. Proyeksi ini meningkat drastis dibandingkan APBD tahun anggaran 2023.
APBD tahun anggaran 2024 ini nyaris 98 persen mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Barito Utara hanya Rp 106 Miliar lebih. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 7,5 Miliar lebih.
Dalam Nota Keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2024, tertera pendapatan daerah sebesar Rp 106.220.941.447, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.531.622.558.000, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 7.577.147.463.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara merencanakan belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp 2.645.420.646.910. Komponen belanja daerah mencakup, belanja operasi sebesar Rp 1.427.717.992.858. Dalam komponen ini ada belanja pegawai sebesar Rp 522.881.039.346 dan belanja barang jasa sebesar Rp 815.970.488.163.
Kemudian belanja modal sebesar Rp 728.370.910.993. Belanja tidak terduga sebesar Rp 35.000.000.000. dan belanja transfer sebesar Rp 454.331.743.059.
Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, menjelaskan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024 mengacu pada lima prioritas, yakni Infrastruktur dan energi, Pendidikan dan kesehatan, Peningkatan ekonomi masyarakat, Sosial, budaya, pariwisata, dan lingkungan hidup, Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Angka proyeksi DBH dan PAD tersebut tertuang dalam pidato pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2024.
Proyeksi meningkat drastis dibandingkan APBD 2023, tetapi hal ini sekaligus menunjukkan betapa besarnya ketergantungan anggaran Kabupaten Barito Utara kepada pemerintah pusat dengan mengandalkan hasil Sumber Daya Alam (SDA).
Sebaliknya, PAD yang relatif kecil memperlihatkan kemampuan memaksimalkan potensi pendapatan daerah masih sangat rendah.
“Kalau SDA habis, dari mana lagi andalan mendapatkan uang. Hal ini penting dan relevansinya kita mengkreasi sumber-sumber pendapatan di luar SDA,” kata salah kata seorang pengamat ekonomi di Muara Teweh.
Dikatakannya, hal ini juga butuh inovasi dan visi yang jelas dari para pengelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara untuk menggenjot PAD, bukan cuma menunggu kucuran DBH dari pusat.(Theo/LK1)
