LINTASKABAR24, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menghadiri Rapat Paripurna I Masa Sidang II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka penyampaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang digelar di Gedung DPRD Barito Utara, Senin 23 Februari 2026.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD dan dihadiri Wakil Ketua II DPRD, unsur Forkopimda, Sekda Barito Utara, staf ahli bupati, asisten sekda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menyampaikan, bahwa pengajuan lima Raperda ini merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang kepala daerah adalah mengajukan rancangan peraturan daerah dan menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
Adapun lima Raperda yang disampaikan meliputi Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Raperda pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, Raperda petunjuk pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
Selanjutnya, Raperda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dan Raperda tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
“Penyampaian lima rancangan peraturan daerah untuk dibahas bersama dalam sidang DPRD ini merupakan upaya kita bersama dalam menata perangkat hukum yang diperlukan guna mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan masyarakat di Kabupaten Barito Utara,” ujar Shalahuddin.
Bupati juga menegaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah pada dasarnya merupakan langkah strategis untuk mengakomodir serta memberikan solusi atas berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Secara khusus kita berharap, rancangan peraturan daerah yang diajukan ini dapat semakin memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga mengharapkan dukungan serta kerja sama seluruh anggota DPRD agar pembahasan lima Raperda tersebut dapat berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, aspiratif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.(Theo/LK1)
