Bupati Barito Utara, H Shalahuddin memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Entry Meeting bersama Tim BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Senin 20 April 2026.(foto: Theo)

LINTASKABAR24, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Shalahuddin menegaskan pentingnya efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah saat membuka kegiatan Entry Meeting bersama Tim BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, Senin 20 April 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah jabatan bupati sebagai bagian dari evaluasi perencanaan pembangunan dan keuangan tahun anggaran 2026.

Bupati menyampaikan, evaluasi merupakan tahapan krusial dalam siklus pembangunan daerah. Melalui proses ini, pemerintah dapat menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.

“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H Shalahuddin.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, serta fokus pada kebutuhan riil masyarakat. Dalam perencanaan tahun 2026, sejumlah sektor prioritas menjadi perhatian utama, diantaranya pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta ketahanan pangan.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas berbasis kinerja, serta ketepatan dalam menjawab isu-isu strategis daerah. Ia juga menegaskan beberapa hal penting, seperti menjaga konsistensi dokumen perencanaan dari RPJMD hingga RKA, meningkatkan kualitas perencanaan berbasis hasil, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan permohonan izin kepada hadirin karena masih dalam masa pemulihan pasca operasi sehingga sebagian kegiatan dilaksanakan di rumah jabatan.

“Kami juga mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola adalah amanah dari masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif,” tegasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPIKB Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, para kepala perangkat daerah, serta jajaran terkait lainnya, sebagai bentuk sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.(Theo/LK1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here