LINTASKABAR24, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H Nadalsyah mengatakan dengan terselenggaranya kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) ini diharapkan mampu memberikan pemikiran-pemikiran terkait keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Barito Utara ini.
Hal tersebut dikatakan Bupati Barito Utara, H Nadalsyah dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra pada acara pembukaan Forum Group Diskusi penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Utara, di Muara Teweh, Kamis 20 Juli 2023.
“Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pusat jasa kebijakan strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana di tengah kesibukannya telah berkenan hadir dari Jakarta untuk memberikan materi sekaligus arahannya terkait penyusunan dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati di Kabupaten Barito Utara,” kata Sugianto Panala Putra.
Wabup juga mengapresiasi DLH Barito Utara sehingga terselenggaranya kegiatan FGD ini dengan baik dan lancar. “Sehingga FGD ini nantinya diharapkan mampu memberikan pemikiran terkait keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di di daerah ini,” ucap Wabup membacakan sambutan bupati.
Pada kesempatan itu juga Wabup menyampaikan pembangunan Kabupaten Barito Utara harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, sehingga perlu disusun suatu perencanaan yang terpadu atau komprehensif, efektif dan dan partisipatif.
“Saya berharap melalui Forum Group Diskusi ini nantinya menghasilkan pemikiran ataupun solusi yang nyata guna perumusan kebijakan dalam menjaga keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Barito Utara,” kata dia.
Wabup juga menekankan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Utara agar mampu menjembatani pihak perusahaan, swasta yang melakukan riset guna penanganan analisis dampak lingkungan,
“Sehingga apabila sudah dapat di identifikasi hal-hal yang dapat merusak serta mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati maka hal itu dapat dirumuskan dalam menentukan kebijakan dokumen rencana induk pengelolaan serta merancang sanksi terhadap perusak ekosistem lingkungan dan keanekaragaman hayati,” ucapnya.(Theo/LK1)
