LINTASKABAR24, Muara Teweh – Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis dan Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu semester II tahun anggaran 2023 yang diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalteng di auditorium kantor BPK Perwakilan Kalteng, Senin 15 Januari 2024.
Bersamaan dengan Kabupaten Barito Utara, juga diserahkan LHP kepada Provinsi Kalteng, Kabupaten Kotim, Lamandau, dan Gunung Mas. Penyerahan LHP juga disaksikan oleh Wakil Gubernur, Inspektur Kalteng, Ketua DPRD Kalteng, Bupati /Pj Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD, para pejabat dan staf Pemerintah Daerah, pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Kalteng.
Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis mengatakan akan segera menindak lanjuti LHP sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
“Kepada para pejabat lingkup Pemkab Barito Utara agar segera menindaklanjuti rekomendasi LHP ini agar selesai tepat waktu,” kata Pj Bupati Barito Utara, Drs Muhlis, Rabu 17 Januari 2024.
Pj Bupati juga berharap agar 9 (sembilan) tahun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dibawah kepemimpinan bupati periode 2018-2023 H Nadalsyah dapat dipertahankan.
Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, M Ali Asyhar dalam sambutannya mengatakan latar belakang pemeriksaan dengan tujuan tertentu berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2023 yang telah dilakukan.
Dikatakan Muhlis, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait belanja modal (pekerjaan fisik), bertujuan untuk memberikan kesimpulan terkait pengelolaan belanja daerah, apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk itu kami mohon LHP ini segera ditindaklanjuti, sehingga nantinya akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan menentukan opini,” jelas Ali.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo menyampaikan sambutan Gubernur mengatakan atas nama Pemprov Kalteng mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, yang telah konsisten melaksanakan dan menyampaikan hasil pengawasan di lingkungan Pemda se-Kalteng.
“Pemda pastinya terus berusaha mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Internal dan melakukan konsultasi intensif dengan Aparat Pengawasan Eksternal, untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi,” kata Edy Pratowo.(Theo/LK1)
