LINTASKABAR24, Muara Teweh – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Barito Utara, Suparmi A Aspian mengatakan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa, harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Kepala Desa harus mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan pihak terkait dan harus mendapat rekomendasi dari Camat,” kata Suparmi A Aspian, Senin 8 Mei 2023 di Muara Teweh.
Dikatakan Kadis Sos PMD, ada aturan yang mengatur hal tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Menurut Suparmi, pemberhentian Perangkat Desa ini harus dilaksanakan dengan mekanisme dan sesuai aturan yang berlaku. Seperti Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
Kemudian, kata dia, Camat memberikan Rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa. “Rekomendasi tertulis Camat ini lah yang dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa,” kata Kadis Sosial PMD Barito Utara.
Lebih lanjut Kadis Sosial PMD menjelaskan, bahwa terkait dengan pemberhentian perangkat Desa Datai Nirui tersebut pihak desa harus meminta rekomendasi dari Camat.
“Kalau mereka bermasalah (Kades dan Sekdes-red), kapan mereka menyusun atau mengurus RPJMDes, RKPDes dan APBDes dan Peraturan Desa (Perdes). Syarat untuk pencairan BLD DD untuk warga harus ada PerDes. Sementara untuk penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes sampai saat ini masih belum ada untuk Desa Datai Nirui,” kata dia.
Dirinya juga mengatakan, Kepala Desa hanya fokus dengan urusan pemberhentian perangkat desa Datai Nirui, sementara Kepala Desa tidak menyadari bahwa ada urusan yang lebih penting dari pemberhentian perangkat desa tersebut yaitu pembuatan RPJMDes, RKPDes dan APBDes untuk kelangsungan pembangunan di desa setempat.
Suparmi juga menjelaskan bahwa pada 12 Mei 2023 ini merupakan batas akhir perekaman BLT-DD di aplikasi, apabila melewati dari tanggal tersebut maka otomatis anggaran Dana Desa (DD) tersebut hangus. Untuk Desa yang ada di Kecamatan Teweh Tengah hanya Desa Datai Nirui yang masih kita tunggu RPJMDes, RKPDes dan APBDes.(Theo/LK1)
